"Saya tidak etis menyebut nama-nama koperasi yang bakal bersaing dengan perbankan dalam mengucurkan
pinjaman, yang jelas koperasi tidak menyalahi aturan," ujar pengamat Koperasi Rusdi Bais
Hal ini diungkap Rusdi Bais, selaku pembicara tentang teknis menulis berita koperasi dalam pelatihan Perkoperasian Bagi Wartawan, di Padang, Jumat (13/4). Pelatihan diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM
Sumbar selama 3 hari (10-13 April 2018) melibatkan 60 peserta, diantara 30 wartawan dan 30 manajer dari
unit koperasi di Sumatera Barat.Menuru dia, koperasi yang bakal bersaing dengan lembaga perbankan itu adalah koperasi yang dikelola secara profesional dan transparan dalam mengelola keuangan anggotanya. Keberhasilan koperasi itu akan dapat
menambah jumlah anggota setiap hari. Dengan demikian, anggota tentu lebih cendrung meminjam dana koperasi untuk modal usaha mereka. Sebab proses pencairan dana sangat cepat sedkali kalau dibandingkan meminjam melalui bank.
Di sisi lain, aparatur sipil negara (ASN) bakal berlomba-lomba meminjam dana koperasi lewat koperasi
pegawai negeri (KPN). "Alasan mereka, karena bunga koperasi lebih rendah. Di samping bunga ansuran kecil,
laba koperasi dapat pula dinikmati para anggotanya. Soal dana pinjaman, termasuk bunga telah diatur dalam
AD/ART yang disepakati anggota," katanya.
Rusdi Bais mengaku banyak koperasi simpan pinjam yang didirikan masyarakat berhasil meraup laba besar, sehingga ada pula keuntungan koperasi digunakan untuk membangun Masjid senilai Rp 1 Miliar di daerah Tiku, Agam. Di samping itu ada pula keuntungan koperasi untuk membangun jalan di sebuah nagari di Kabupaten 50 Kota, termasuk memberi beasiswa bagi pelajar yang kurang mampu hingga ke perguruan tinggi
Meski ada koperasi yang berhasil dikelola di Sumatera Barat, namun masih ditemukan pula pengelolaan
koperasi yang bertele-tele, termasuk temuan bahwa Kepala Dinas Koperasi di sebuah Kabupaten di Sumbar tidak faham dengan tugas yang diembannya. "Sehingga, pengurus koperasi unit simpan pinjam di wilayahnya menemui jalan bantu ketika meminta bantuan soal teknis laporan keuangan koperasi. Pak Bupati yang bersangkutan ke depan diminta harus pas menempatkan pejabat di dinas koperasi," sebut wartawan senior yang kerap menulis tentang koperasi itu.
Rusdi Bais meminta DPRD dan Pemerintah lebih memperhatikan lagi fungsi koperasi yang bakal bersaing dengan perbankan, termasuk melakukan pengawasan total. Ia memberi contoh, ditemukan aktifitas rentenir berkedok koperasi di kawasan pertanian produktif di daerah ini. "Ini harus diberantas. Ada lagi, lembaga keuangan yang berkedok koperasi dan lembaga ini beroperasi," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, koperasi didirikan untuk menyeterahkan anggota. Sumber dana koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Semakin banyak jumlah anggota yang menabung dan meminjam, semakin banyak pula keuntungan koperasi yang diterima anggota. (asko)
