Hal tersebut disampaikan Hanif melalui Surat Edaran Menaker Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Libur bagi Pekerja/Buruh pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.
"Bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada hari pemungutan suara berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja, buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," himbau Hanif dalam surat edaran seperti dikutip kompas.com.
Selain itu, Hanif juga meminta pengusaha mengatur waktu kerja sedemikian rupa kepada para pekerjanya yang harus melakukan pencoblosan saat hari pemungutan suara dan di saat bersamaan juga masuk kerja.
Aturan pemberian upah kerja lembur dan hak-hak lainnya juga berlaku bagi para pekerja yang daerahnya tidak melaksanakan Pilkada serentak. "Bagi pekerja/buruh yang daerahnya tidak melaksanakan Pilkada dan harus bekerja pada hari libur nasional dimaksud maka pelaksanaan hak-haknya berlaku seperti para pekerja yang daerahnya digelar Pilkada," imbuh Hanif.
Adapun keberadaan surat edaran dari Hanif tersebut tak terlepas dari telah ditetapkannya Pilkada serentak sebagai hari libur nasional melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 15 Tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).(*/pic)
