“Karena fraksi yang belum sepakat lebih banyak dari yang sepakat maka belum bisa diambil keputusan sehingga akhirnya seluruh fraksi sepakat untuk mengembalikan ke pemerintah daerah untuk diperbaiki,” terang Arkadius, Wakil Ketua DPRD Sumbar.
Fraksi yang menolak draft KUA PPAS APBD tahun 2019 menurut Arkadius adalah Golkar, Nasdem, Hanura, Demokrat dan Fraksi Gabungan PDIP, PKB dan PBB. Sementara fraksi yang sudah bisa menerima adalah PKS, PAN, PPP dan Gerindra. Fraksi Golkar, menolak dengan tegas sementara empat fraksi lainnya tidak menyetujui dan menilai perlu banyak perbaikan.
“Sembilan fraksi yang ada di DPRD sepakat untuk mengembalikan ke pemerintah daerah untuk diperbaiki,” jelasnya.
Dijelaskannya, dalam draft RKUA PPAS tersebut, eberapa proyek dinilai tidak strategis dan terlalu banyak menelan anggaran. Sementara di sisi lain, masih banyak program prioritas yang membutuhkan pendanaan.
"Beberapa proyek yang dinilai tidak strategis dan menelan anggaran besar. Diantaranya adalah pembangunan stadion utama di Kabupaten Padang Pariaman," ungkapnya.
Pembangunan main stadion untuk MTQ nasional itu tahun 2019 dialokasikan lagi anggaran Rp100 miliar dengan target bisa diselesaikan tahun 2020. Namun, target tersebut tetap tidak akan tercapai sebab masih dibutuhkan anggaran Rp762 miliar sementara yang baru dialokasikan baru Rp345 miliar.
Sementara Fraksi Golkar menyoroti kenaikan anggaran Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang dinilai terlalu besar, Rp244 miliar. Kenaikan tersebut menurut Fraksi Golkar terlalu besar karena pegawai negeri sipil (PNS) sudah mendapatkan gaji dan tunjangan yang mencukupi.
Fraksi Demokrat melalui H M Nurnas sebagai juru bicara menyoroti alokasi anggaran untuk pembangunan beberapa proyek infrastruktur. Diantaranya pembangunan jalan layang di Lolong, Kota Padang. Termasuk juga main stadion di Padang Pariaman serta Gedung Kebudayaan.
Nurnas menyatakan fraksi Demokrat menolak dan pembangunan jalan layang perlu kejelasan dan petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat. Hal ini karena lokasi pembangunannya di pinggir pantai.
Menanggpinya, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyatakan akan segera memperbaiki sesuai dengan masukan dan saran dari DPRD. "Perbaikan akan dilakukan secepatnya agar RKUA PPAS bisa segera ditetapkan sehingga pembahasan RAPBD tidak tertunda," jelasnya.(*/pic)
