Sementara itu pada 2020, masterplan baru termasuk detail dan desain di dalamnya akan dipersiapkan. Proses konstruksinya sendiri baru dimulai pada 2021-2024.
Setelah itu barulah pada 2024, tahap awal pemindahan ibu kota baru akan dimulai. Adapun pemindahan ibu kota dari Jakarta ditaksir akan menelan dana hingga Rp 446 triliun.
Hingga saat ini, pemerintah masih yakin biaya pemindahan ibu kota dari Jakarta tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Bambang Brojonegoro mengatakan, hal ini sekaligus tidak akan membebani APBN sehingga peluang pemerintah mencari pendanaan dari utang akan mengecil.
"Makanya APBN-nya tidak mengganggu prioritas lain dan tidak diarahkan untuk utang," ujar Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (26/6/2019) seperti dilansir kompas.com.
"Jadi kita tidak akan membuat utang khusus hanya untuk membangun ibu kota," sambungnya.
Dalam tahun ke tahun, utang pemerintah terus tumbuh sebagai konsekuensi dari pembangunan yang masif.
Posisi utang hingga akhir Mei 2019 mencapai Rp 4.571,89 triliun sedangkan asumsi PDB Rp 15.381,39 triliun.
Kementerian Keuangan mencatatkan rasio utang pemerintah itu sebesar 29,72 persen terhadap PDB Posisi utang Mei 2019 mengalami peningkatan dari April 2019 yang sebesar Rp 4.528 triliun.
Begitu juga dibandingkan dengan Mei 2018 mengalami peningkatan dari posisi Rp 4.169 triliun.
Investasi
Bila pemerintah tidak ingin membebani APBN untuk biaya pemindahan ibu kota, maka jalan lain yang akan diambil yakni melibatkan investasi BUMN dan swasta.
Bambang memastikan pemerintah akan membuka diri kepada BUMN atau swasta untuk ikut membangun ibu kota baru.
Namun ia menegaskan dana dari BUMN atau swasta bukanlah utang namun bersifat investasi yang menguntungkan para investornya.
"Jadi artinya ya nanti setiap investor itu akan mendatangkan manfaat dari investasi yang dia lakukan di ibu kota baru," kata dia.
Pemerintah mengatakan sudah memiliki hitungan-hitungan porsi anggaran pemindahan ibu kota antara dana APBN dan non-APBN.
Meski tidak merinci, namun pemerintah memastikan dana dari APBN akan digunakan untuk hal strategis, salah satunya membiayai pemindahan markas dan personil TNI-Polri ke ibu kota baru.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memang meminta rencana pemindahan ibu kota tidak hanya digodok dari sisi anggaran semata.
Menurutnya, ada hal penting lainnya yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah yakni soal pemindahan kekuatan militer ke ibu kota baru.
"Bagaimana memindahkan kekuatan- kekuatan militer ke Kalimantan, enggak kecil itu bos," ujarnya dalam acara seminar di Jakarta, Rabu (26/6/2019)
"Pikirkan untuk infanteri saja itu ada pusat infanteri, ada pusat pendidikanya. Belum lagi memikirkan tempur dan bahan tempurnya. Ini besar," sambung dia.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan, saat ini kekuatan-kuatan militer Indonesia memang bisa dibilang ikut terpusat di Jawa. Hal ini lantaran sejarah panjang peperangan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, bila ibu kota dipindahkan ke Kalimantan kata dia, maka kekuatan militer ini juga harus dipindahkan untuk membuat kekuatan militer baru di wilayah ibu kota baru nanti.(*)
