Menurut Johnny, UU tersebut sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) periode 2020-2024.
"Statusnya saat ini DPR telah sepakat dengan kami bahwa RUU PDP menjadi prioritas prolegnas. Kita harapkan tahun 2020 Indonesia sudah mempunyai UU Perlindungan data pribadi," ungkap Johnny di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019), seperti dikutip kompas.com.
Menurutnya, peraturan tersebut dibutuhkan dalam rangka menjamin keamanan data serta kepentingan ekonomi Indonesia.
"Dalam kaitan dengan strategi kita kedaulatan data, data sovereignty Indonesia dan security Indonesia. Di samping untuk penggunaan untuk kepentingan perekonomian yang harus menata dengan baik, flow data close border, lintas negara," tutur dia.
Ia pun berharap bahwa draf Rancangan UU tersebut dapat segera dikirim ke DPR.
Sebelumnya, Johnny mengatakan, pihaknya segera mengebut pembuatan RUU Perlindungan Data Pribadi bersama DPR.
Johnny mengatakan, bulan Desember draf UU tersebut diserahkan ke DPR.
"Ditargetkan bulan Desember tahun ini draft RUU tersebut akan dikirimkan ke DPR agar bisa dibahas bersama," kata Plate dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019).(*)
