Ia menyebut, situs web tersebut mengalami gangguan karena ramainya masyarakat yang tertarik mendaftar program Kartu Prakerja.
"Karena antusiasme pendaftar program Kartu Prakerja yang sangat tinggi, dan ini program baru yang melibatkan digital platform secara end to end, maka dengan segala kerendahan hati, kami berharap masyarakat bisa memaklumi atas segala kekurangan yang ada pada saat awal pembukaan pendaftaran ini," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, seperti yang dikutip kompas.com, Senin (13/4/2020).
Airlangga menyebut, sejak dirilis pada 20 Maret 2020, situs resmi prakerja.go.id telah dikunjungi 2,4 juta unique visitors.
Saat pendaftaran resmi dibuka pada Sabtu (11/4/2020), ada lebih dari 1,1 juta pengunjung yang mengakses situs tersebut.
"Pernah dalam satu menit, pendaftar Kartu Prakerja mencapai 80.000 orang pada saat yang bersamaan, sehingga kapasitas server akhirnya ditingkatkan," ujar Airlangga.
Meski sempat mengalami gangguan, Airlangga menyebut sudah banyak masyarakat yang berhasil melakukan registrasi.
Hingga Minggu kemarin, pukul 16.00 WIB, atau 21 jam setelah pendaftaran dibuka, data mencatat jumlah yang melakukan registrasi sebanyak 1.432.133.
Dari angka itu, yang sudah melakukan verifikasi surel sebanyak 1.063.028 (73,85 persen).
Sementara itu, yang sudah melalui verifikasi NIK sebanyak 624.090 (43,65 persen) dan yang sudah mengambil program pelatihan atau join batch sebanyak 77.834 (5,43 persen).
Airlangga menyebut, kedepannya pemerintah akan terus memastikan kapasitas dari sistem Kartu Prakerja mampu melayani masyarakat dengan baik.
Di samping itu, keamanan data dan server dari serangan juga menjadi fokus perhatian.
Beberapa hal teknis menjadi catatan dan terus mengalami perbaikan, seperti verifikasi surel, unggah foto, kapasitas server dari kementerian terkait untuk melayani request API dari server Prakerja, hingga penyediaan fasilitas call center.
Airlangga kembali menegaskan, sasaran program Kartu Prakerja adalah pekerja, pencari kerja, dan pelaku usaha kecil dan mikro yang terdampak oleh pandemi Covid-19.
Pemerintah juga melakukan pendataan melalui dinas-dinas ketenagakerjaan, pariwisata, koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan. Juga pada sektor-sektor yang terdampak oleh pengurangan mobilitas masyarakat seperti transportasi dan ritel.(*)
