padanginfo.com - PADANG - Bupati Kabupaten Solok Epyardi Asda tidak memenuhi panggilan Polda Sumbar. Karenanya mediasi yang direncanakan pihak Polda Sumbar antara Epyardi dengan Ketua DPRD Solok Dodi Hendra tidak terlaksana
"Mediasi hari ini batal. Hanya pelapor yang hadir. Sementara untuk terlapor tidak hadir," jelas Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu, Selasa (7/9/2021).
Menurut Satake, pihaknya tidak menerima konfirmasi alasan ketidakhadioran Epyardi. "Tidak ada konfirmasi dari terlapor terkait ketidakhadirannya," sebutnya.
Berkaitan dengan ketidakhadiran Epyardi, menurut Satake, pihaknya melayangkan surat pemanggilan dari kedua belah pihak. Ia menegaskan kehadiran kedua belah pihak. Terutama terlapor. "Karena tidak hadir terlapor, proses penyelidikan tetap lanjut," ujar Satake Bayu.
Proses mediasi dilakukan polisi karena adanya perseteruan antara keduanya terkait penyebaran video oleh Epyardi Asda yang berisi dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik Dodi Hendra.
Kasus tersebut berawal dari pengaduan Dodi Hendra pada 15 Juli 2021, lalu tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
Dodi tidak terima Bupati Solok Epyardi Asda menyebarkan sebuah video ke grup WhatsApp yang diduga berisi unsur penghinaan atau pencemaran nama baik.
Kuasa hukum Bupati Solok Suharizal mengatakan, kliennya tidak hadir karena ada tugas pemerintahan yang tidak bisa ditinggalkan.
"Beliau ada tugas sebagai bupati dan tidak bisa hadir dalam mediasi tersebut," kata Suharizal seperti dikutip kompas.com.
Suharizal mengatakan pihaknya menghormati proses hukum dan siap menjalankan proses tersebut. "Kita ini terlapor dan sifatnya pasif menunggu kelanjutan proses tersebut," kata Suharizal.
Sementara Dodi Hendra mengatakan, pihaknya sengaja datang karena menghormati proses hukum dan lembaga kepolisian yang bersedia memediasi.
Dodi awalnya mengaku tidak bersedia damai karena sangat terluka dengan tindakan bupati yang menyebarkan video tersebut.
"Tapi ini saya tahan. Publik menginginkan saya berdamai karena demi pembangunan Kabupaten Solok. Saya tahan ego dan datang untuk mediasi, tapi karena bupati tidak datang maka mediasi gagal," kata Dodi.
Dodi menyebutkan, bila bupati datang untuk mediasi, kemungkinan untuk damai sangat terbuka lebar. "Tapi sudahlah. Silahkan masyarakat menilai sendiri. Sekarang kasus lanjut terus," kata Dodi.(*/afr)
