 |
| Ketua DPRD Sumbar Supardi, Kadis Kominfo Sumbar, Anggota DPRD Hidayat dan Moderator JhonNedy Kambang ketika membahas politik anggaran di hadapan 90 wartawan, Jumat malam |
Ketua DPRD Sunbar Supardi menegaskan hal itu menjawab pertanyaan wartawan peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) “Politik Anggaran” dalam sesinya, Jumat (26/11) malam di Pangerans Beach Hotel.
Menurut Supardi, setiap program kerja yang diusulkan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dibahas melalui mekanisme yang berjenjang di DPRD. Mulai dari usulan, urgensi kegiatan dan azaz manfaat dari kegiatan yang direncanakan itu.
Supardi menjelaskan, setiap usulan anggaran juga sudah ada pedoman pengusulan sebagaimana digariskan oleh Kemendagri yang disebut dengan SIPD (Sistim Informasi Penganggaran Daerah).
“Usulan program harus ada dalam kerangka SIPD. Kalau di luar SIPD tidak bisa untuk ditindaklanjuti,” kata Supardi.
Politikus Partai Gerindra ini mengajak wartawan untuk mencermati dan melakukan kontrol terhadap kegiatan dan kebijakan kepala daerah dalam melaksanakan program kerjanya. Wartawan harus cerdas mencermati. Urgensi dan logika harus masuk.
Supardi mencontohkan, dalam program menciptakan seratus ribu entrepreneur. Bagaimana itu langkah-langkahnya. Entrepeneur tidak bisa diciptakan. Entrepeneur itu berproses. Proses itu lahir dari usaha dan kegigihan yang dilakukan. Tidak bisa diciptakan lalu langsung menjadi entrepreneur.
Di sisi lain Supardi menyampaikan kepada peserta Bimtek yang diikuti 90 orang jurnalis itu bahwa, APBD Sumbar 2022 baru saja ditandatangani bersama Gubernur Mahyeldi. Terjadi penurunan sekitar 700 miliar, dari APBD 2021 Rp6.7 triliun menjadi Rp6,1 triliun.
Penuruna juga terjadi dari transfer dana Pusat. Dari Rp4,1 triliun menjadi Rp3,2 triliun.
Dengan turunnya anggaran, jelas, Supardi, akan berdampak kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Untuk itu Gubernur harus menggenjot mencari sumber-sumber pendapatan baru. Karena saat ini potensi pendapatan daerah didominasi dari Pajak Kenderaan Bermotor. (in).
