Hal itu dipaparkan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar John Nedy Kambang sebagai pemateri dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Jurnalistik bagi 90 orang wartawan berbagai media di Padang, di Pangerans Beach Hotel. John menyampaikan materi bersama Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus pada sesi kedua, Jumat sore, 26 November 2021.
Menurut wartawan CNN Indonesia ini, tiga dosa media dalam mengawal politik anggaran, pertama, alpa dalam mengawal perumusan anggaran, kedua; absen dalam mengawal realisasi anggaran, ketiga; tidak aktif menyuarakan potensi-potensi yang bias dimanfaatkan masyarakat.
Dijelaskan John, selama ini kecendrungan wartawan dalam meliput kegiatan di lembaga legislatif, cendrung hanya yang bersifat paripurna. Tidak ada dilakukan pemberitaan dengan kajian yang mendalam dari materi-materi usulan dalam buku anggaran.
Di sisi lain, jelasnya, media saat ini dikelola oleh sedikit orang. Sehingga tidak mampu menggarap isu dari perspektif yang mendalam.
Hal lainnya, ketergantungan media dengan relasi bisnis, membuat media seperti tergigit lidah, tidak mampu bersuara dalam melaksanakan fungsi kontrol sosialnya.
“Ini yang perlu dicermati, agar media tidak memberitakan program yang sudah disepakati saja secara politik. Urgensi dari kegiatan yang berdampak ke publik, harus jeli untuk ditelisik dalam usulan anggaran,” sebut John.
Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus dalam paparannya menyampaikan, wartawan jangan terjebak dengan tataran depan saja. Wartawan juga harus memahami, urgensi dari usulan yang disampaikan dalam pembahasan di legislatif.
“Apabila urgensinya tidak layak, wartawan berhak untuk memberitakan dengan meminta pendapat publik yang berkompeten untuk menilainya, Tugas wartawan menyajikan. Tugas ahli memberi penilaian,” kata pemimpin redaksi minangsatu, satu portal berita di Padang. (in)
