Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Sindonews). |
Padanginfo.com-JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, banyak kepala daerah yang tidak memahami keuangan daerahnya. Akibatnya, banyak kegiatan pembangunan yang penyelesaian keuangannya dipercepat, tapi baru bisa dibayar akhir tahun.
Hal itu diungkapkan oleh Mendagri Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi
Nasional Keuangan Daerah Tahun 2022 di Jakarta, Kamis 2 Juni 2022.
Dihadapan para kepala
daerah se Indonesia itu Tito menyampaikan, sebenarnya kepala daereah bisa
mengatur belanja operasional sehingga tidak seluruhnya direalisasi pada akhir
tahun.
"Nah ini mohon betul kepada rekan-rekan kepala daerah
untuk memberi atensi. Karena biasanya mohon maaf, saya berapa kali datang ke
daerah-daerah, teman-teman kepala daerah banyak yang tidak paham tentang posisi
keuangannya," ungkap Tito sebagaimana dikutip Kompas.com.
Berdasarkan data yang ia miliki, total simpanan pemerintah daerah per 30 April
2022, untuk pemerintahan provinsi mencapai Rp 65,59 triliun dan untuk
pemerintah kabupaten/kota Rp 125,98 triliun.
Di sisi lain mantan Kapolri ini juga mengungkapkan banyak dari kepala daerah yang hanya memedulikan eksekusi setiap program pemerintahan tanpa memerhatikan posisi keuangan daerah yang mereka pimpin. Padahal, kepala daerah juga memiliki peran sentral dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar setiap program bisa berjalan secara efektif.
"Realisasi belanjanya, realisasi pendapatannya (tidak
paham), yang penting programnya jalan. . Sudah itu saja yang menjadi fokus. Nah
yang menguasai itu adalah dari BPKAD, Bapenda, dan Sekda, tiga ini biasanya yang
ngerti," ucap Tito.
Ia pun meminta agar kepala daerah, kepala BPKAD, dan kepala
Bappeda membuat tahapan realisasi belanja agar setiap tahun ada dana yang
beredar di masyarakat.
"Yang punya uang banyak kan negara, agar ada uang yang
beredar di masyarakat, kalau ada uang yang berdar di masyarakat maka akan
memperkuat daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga merupakan variabel
terpenting untuk membentuk persentase pertumbuhan ekonomi," pungkas Tito. (kc).