Partai Demokrat (JP-News.id)
padanginfo.com-PADANG- Sudah dua bulan Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana menyandang status tersangka korupsi dana Pokir. Praperdilan kader partai Demokrat ini bahkan sudah ditolak oleh Pengadilan Negeri. Namun belum tanda-tanda dari partai Demokrat mencopot yang bersangkutan. Ada apa?
Pengamat hukum dan penggiat anti korupsi Okdonald, SH.MH mengatakan, kalau partai besutan AHY ini serius mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, semestinya Partai Demokrat sudah mencopot Ilham Maulana dari kursi DPRD Kota Padang, apalagi yang bersangkutan berada di posisi pimpinan yang selalu mendapat sorotan.
“Kalau Partai Demokrat merasa marwah partainya tercoreng dengan ditetapkannya IM sebagai tersangka, maka Partai Demokrat harus mengganti yang bersangkutan, jangan dibiarkan kasus Ilham Maulana ini jadi gorengan publik,” kata Okdonald, yang selalu garang menyoroti kasus-kasus korupsi di Sumbar.
Okdonald mengaku belum tahu bagaimana aturan dalam Partai Demokrat, sehingga membiarkan Ilham Maulana yang berstatus tersangka. Padahal setiap partai punya Pakta Integritas. Sangat disayangkan, padahal citra Partai Demokrat sudah cukup bagus di Sumbar, apalagi dengan kedatangan Ketum Demokrat AHY ke lokasi gempa bumi di Pasaman Barat dan sempat berkeliling Sumbar menyapa masyarakat
“Mestinya ada keputusan dari DPP Partai Demokrat, apa pun bentuk keputusannya terhadap pencopotan posisi Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya dan tidak pula muncul isu-isu negatif terhadap Partai Demokrat,” kata Okdonald lagi.
Dikabarkan, Satreskrim Polresta Padang segera merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Kota Padang tahun anggaran 2020 dengan tersangka Ilham Maulana. “Praperadilan tersangka IM telah ditolak oleh hakim pada Senin (20/6/2022), maka kami kini fokus untuk segera merampungkan penyidikan,” ungkap Kasatreskrim Polresta Padang Kompol Dedy Adriansyah Putra, Kamis (23/6/2022) lalu.
Dedy Adriansyah Putra menjelaskan, pihaknya telah memeriksa para saksi yang berkaitan dengan kasus korupsi dana Pokir ini untuk perlengkapan berkas. Total saksi yang sudah diperiksa mencapai lebih dari 100 orang.
Sejak penetapan tersangka, lanjut Dedy Adriansyah, pihaknya telah melayangkan panggilan kepada Ilham Maulana sebanyak dua kali, namun tidak dipenuhi. Untuk itu, pihaknya akan menjadwalkan pemanggilan yang ketiga terhadap Ilham Maulana untuk diperiksa. Dedy berharap Ilham Maulana bersikap kooperatif memenuhi panggilan ketiga dari penyidik Tipidkor Satreskrim Polresta Padang. Jika tidak tentu akan ada upaya penjemputan paksa.
Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi dana Pokir yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana ini ditangani Polresta Padang setelah mendapatkan laporan masyarakat pada April 2021. Laporan itu menyebutkan, adanya dugaan penyelewengan dana pokir sehingga dilakukan penyelidikan. Dana pokir yang dicairkan pada tahun 2020 itu menjadi persoalan karena besaran yang diterima oleh warga tidak sesuai dengan besaran yang seharusnya. Disebutkan kalau penerima diberikan uang Rp1,5 juta, namun beberapa di antaranya diminta untuk mengembalikan kembali sebesar Rp500 ribu.
Pada saat Musda Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan tanggal 24 Mei 2022 di Hotel Santika Padang, Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa Ketua DPC Kota Padang sudah dinonaktifkan dan penunjukan PLT dan pengantian posisi Wakil Ketua DPRD nya sedang diproses. Namun hingga sekarang ucapan Herman Khaeron itu belum terbukti.
Begitu juga Ketua DPD Partai Demokrat terpilih Ir. Mulyadi menyampaikan bahwa dengan status tersangkanya Ilham Maulana, secara otomatis Ketua DPC Kota Padang itu dinyatakan Non Aktif karena sudah melanggar Pakta Integritas. Bahkan dukungan Ilham Maulana terhadap Calon Ketua DPD pada waktu Musda IV ditolak oleh BPOKK, karena Ilham Maulana sudah dinonaktifkan dan bukan Ketua DPC Kota Padang lagi.
Namun sudah satu bulan lebih proses penggantian Wakil Ketua DPRD Padang itu di DPP Partai Demokrat, belum ada realisasi. Padahal biasanya untuk kasus-kasus korupsi, Partai Demokrat sangat cepat bertindak. Jangan-jangan ada skenario politik pula untuk menjatuhkan suara Partai Demokrat di Kota Padang khususnya dan di Sumatera Barat umumnya. Karena itu, ketika media mencoba menghubungi Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Barat Ir. Mulyadi untuk konfirmasi hal ini, tetapi HP mantan Anggota DPR-RI itu tidak aktif. (*/ak)
