Prof Asrinaldi menegaskan gampang menghapus politik uang pada pemilu. Dosen Unand Padang ituy tampil dalam diskusi yang digelar IJTI Sumbar, Sabtu (28/1/2023). Foto.asko
padanginfo.com-PADANG- “Sebenarnya menghapus praktek money politics itu gampang, yakni tegakan rule of law dan cerdaskan politik rakyat,” ujar Prof Asrinaldi staf pengajar Unand Padang
Ia mengungkapkan dalam diskusi yang didapuk IJTI Sumbar di Padang, Sabtu (28/1/2023). Penempatan sekretariat baru IJTI Sumbar itu juga menampilkan pembicara Nofal Wiska (Ketua Komisi Informasi Sumbar), Sutrisno (Ketua KPID Sumbar) Iswaryani (KPU Sumbar) dan Muhammad Khadafi (Bawaslu Sumbar) dengan host diskusi Ketua Pengda IJTI Sumbar Defri Mulyadi, Sabtu 28/1-2023 di JSix Cafe.
Menurut Asrinaldi , pemilu adalah kontestasi, memenanginya semua pesertanya pasti belomba-lomba melakukan apa saja untuk memenangi konstestasi tersebut.
Padahal kata Prof Asrinaldi, lewat fakta survey ternyata tidak semua pemilih akan memilih orang yang kasih uang atau money politics.
“Jangan dikira ketika kasih uang si pemilih otomatis memilih yang memberi uang, fakta survey menegaskan tidak, bahkan prosentasenya kecil sekali,” ujar Asrinaldi.
Sementara Komsioner Bawaslu Sumbar Muha.mad Khadafi menegaskan pemilu kekinian sebenarnya modal Caleg itu matrey dan pas foto.
“Soal yang lain sejak pemilu 2019 telah dibiayai oleh negara. Seperti alat peraga kampanye disediakan uang oleh negara. Juga mengakomodir media sebagai perusahaan juga dana iklannya dianggarkan negara lewat KPU,” ujar Khadafi.
Aktualnya, kata Khadafi
untuk praktek politik uang (money politics) tidak ada satu peluang pun melakukannya.
Sementara Iswaryani menegaskan money politics tidak mudah membuktikanya, selain tidak boleh melakukannya.
“Dia ada karena tidak ada yang mau melaporkan, mestinya ada relawan yang mau mengawasi praktek ini dan berani melaporkan money politics itu ke Bawaslu. Jika mengandalkan si penerima melaporkan itu sulit. Padahal politik uang itu termasuk tindak pidana pemilu,”ujar Iswaryani.
Nofak Wiska lebih menekankan kepada KPU dan Bawaslu untuk lebih terbuka lagi informasi dalam melaksanakaan semua tahapan pemilu.
“Pesan penyelenggaraan pemilu baik KPU maupun Bawaslu harus dipergencar, tidak ada salahnya melibatkan IJTI, ” ujar Nofal.
Sedangkan Ketua KPID Sumbar Rahmad Sutrisno menegaskan meski kewenangan KPID awasi televisi dan radio, tapi bisa saja video youtube di unggah di media sosial menjadi incaran KPID. (ak)
