Mengutip situs berita patronnews.co.id disampaikan, pembentukan koalisi ini ditujukan sebagai bentuk perlawanan terhadap intervensi oleh Pemkab Solok di bawah komando Bupati Capt. Epyardi Asda, M.Mar dan salah satu partai terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), para Walinagari, Tenaga Harian Lepas (THL), serta ke masyarakat Kabupaten Solok.
Koalisi Pro Keadilan berisikan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi NasDem, dan Fraksi PDI Perjuangan-Hanura. Satu-satunya Fraksi yang tidak ikut adalah Fraksi Partai Amanat Nasional (F PAN).
Koalisi Pro Keadilan membuat pernyataan sikap dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial (Medsos) dan jaringan WhatsApp (WA).
Dalam video tersebut, para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Solok menyatakan sikap, sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan berpolitik di Kabupaten Solok.
etua Pro Keadilan diketuai oleh Ketua Fraksi Gerindra Hafni Hafiz dan Wakil Ketua dijabat oleh Ketua Fraksi NasDem Armen Plani, dan Sekretaris dijabat oleh Ketua Fraksi PPP, DR. Dendi, S.Ag, MA.
Sedangkan Ketua Fraksi Golkar Olzaheri, Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Hanura Zamroni, dan Ketua Fraksi Demokrat Efdizal merangkap sebagai anggota Koalisi Fraksi Pro Keadilan DPRD Kabupaten Solok.
Hafni Hafiz, menyatakan terbentuknya Koalisi Pro Keadilan adalah bentuk keprihatinan terhadap pejabat negara dan kepala daerah di Kabupaten Solok yang dinilai melakukan intervensi dan ancaman kepada ASN, Perangkat Nagari dan masyarakat dalam hal menentukan pilihan politiknya kepada Calon Legislatif maupun Partai tertentu pada Pemilu tahun 2024
"Kita meminta kepada jajaran Bawaslu dari Pusat hingga ke daerah untuk melakukan pengawasan khusus terhadap pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Solok. Tujuannya, agar tidak ada lagi intervensi dan ancaman-ancaman bagi seluruh lapisan masyarakat, baik itu ASN, Perangkat Nagari dan masyarakat di Kabupaten Solok. Sehingga, Pemilu 2024 nanti berjalan aman, tertib, Jurdil dan sesuai dengan konstitusi kita," ungkapnya.
Pernyataan sikap ini akan diteruskan ke lembaga-lembaga Pemerintah, di antaranya, Ke Bawaslu Kabupaten, Provinsi, Bawaslu Pusat dan Kementerian Dalam Negeri serta kepada Sentra Gakkumdu.
Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra mengatakan bahwa jika dirinya telah menerima surat dari 7 Fraksi DPRD Kabupaten Solok tersebut, dirinya akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Tentunya, berdasarkan hal itu Ketua DPRD Kabupaten Solok akan menyurati Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk pembinaan terhadap saudara Bupati Solok, Epyardi Asda,” sebut Dodi Hendra.
Tidak ikut sertanya Fraksi PAN DPRD Kabupaten Solok, bersama 7 fraksi lainnya itu dalam menolak ketidakadilan dalam berdemokrasi di Kabupaten Solok ini, patut dipertanyakan. Masyarakat bisa menilai sendiri," ujarnya singkat. (*/in).
