padanginfo.com-PADANG - Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Alni mengatakan, sengketa pemilu di Sumbar urutan dua di Indonesia. Untuk itu salah satu tugas kewenangan Bawaslu ialah melakukan pemetaan kerawanan.
Bawaslu diberikan amanah penanganan senggeta dan pelanggaran pemilu, maka banyak kajian- kajian untuk memperkuat rilis pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024 di Sumbar.
"Pemilihan serentak tahun 2024 Tanggung jawab semua, tidak hanya penyelenggara, tetapi juga semua stakeholder," ujar Alni saat membuka Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat acara Pengawasan pemilu partisipatif bersama tokoh masyarakat untuk Rilis pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024 di Hotel ZHM Padang, 30 Juli 2024
Menurut Alni, sengketa disetiap pemilu selalu terjadi di Sumbar. Pihaknya menerima laporan tertinggi kedua di Indonesia.
"Kerawanan memnjadi catatan besar kita, kita juga melihat penyelenggara , kita merlihat integritas penyelenggara pemilu,ada banyak mewarnai pemilu, bahkan ada diberhentikan, ini juga menjadi kerawanan kita di Sumbar," ujar Alni
Lanjut Alni, pihaknya mencatat netralitas ASN, memutuskan periode pemilu angka cukup menarik dan tinggi.
"Mulai dari pemilu 2020, indikasi dan bukti pelanggaran ASN juga telah ada ditemukan di Sumbar, walaupun pemilihan masih dalam proses sebelum penetapan para calon kepala daerah, tentu Bawaslu akan melakukan menyikapi secara serius, agar kejadian tidak terjadi kembali dan pencegahan akan ditingkatkan," ujar Alni
Ditambahkan Alni, rilis pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024 akan menjadi bahan bagi penegak hukum. Pihaknya menghadirkan semua kalangan.
"Semoga kegiatan ini dapat dimanfaatkan kita semua, agar pemilu adil dan jujur dapat terlaksana," ujarnya
Anggota Koordinator divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Muhamad Khadafi mengatakan, pihaknya memetakan potensi kerawanan pemilihan di Provinsi Sumbar, melakukan proyeksi dan deteksindini terhadap potensi pelanggaran pemiluhan dan menjadi basis intuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilihan.
"Kerawanan pemilihan segala hal berpotensi menggangu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis," ujar Mohamad Khadafi
Menurut Mohamad Khadafi, pihaknya menyoroti keterlibatan ASN dalam pemilihan serentak tahun 2024.
"Ada banyak aturan bagi ASN yang dilarang keterlibatan pemilihan, agar tidak terjadi pelanggaran," ujar Mohamad Khadafi
Menurut Mohamad Khadafi, Indikator kerawanan Adanya gugataj hasil pemilu/ Pilkada, adanya putusan DKPPterhadap jajaran KPU/ Bawaslu, adanya pemilihan suara ulang, pemungutanbsuara ulang di Pilkada, informasi kampanye di luar jadwal, rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/Polri, iklan kampanye di luar jadwal, sengketa proses pemilu/Pilkada, komplain dari saksi saat pemungutan/perhitungan.
"Isu strategis netralitas penyelenggara pemilu, potensi polarisasi masyarakat, mitigasi dampak penggunaan media sosial, pemenuhan hak pemilih dan dipilih," ujar Khadafi
Dikatakan Khadafi, SDM pengawas pemilu dibSumbar 3.692 orang pemgawas tingkat TPS 17.569 . Bawaslu lakukan MoU dan PKS dilaksanakan Bawaslu dan Kab/ Kota dengan total 265 dan aktivitas pencegahan pelibatan masyarakat di Sumbar 47 titik, total pojok pengawasan 199 .
Laporan panitia Nurelida Plt Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Sumbar mengatakan,untuk melahirkan pemilu jujur , adil pada pemilihan serentak tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat.
"Kita Bawaslu membutuhkan dukungan semua pihak, yakni menjadi badan pengawas pemilu terpercaya. Bawaslu membuat IKP tematik bertema politisasi SARA dan media sosial, tema independensi penyelenggara pemilu, dan tema netralitas ASN," ujar Nurelida
