padanginfo.com - BUKITTINGGI - Enam fraksi yang ada di DPRD Kota Bukittinggi berikan pemandangan umum terhadap R-APBD 2024 Perubahan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Selasa (30/07/2024)
Enam fraksi di DPRD Bukittinggi secara garis besar menyetujui raperda APBD Perubahan 2024, untuk dibahas bersama banggar dan TAPD. Setiap fraksi memiliki pandangan bervariasi, yang tentunya menjadi masukan untuk penyusunan APBD Perubahan 2024.
Ada sejumlah masukan dan pertanyaan yang diberikan oleh setiap fraksi di DPRD Bukittinggi. Nantinya pertanyaan dan masukan itu, ditanggapi oleh pemerintah kota dalam paripurna selanjutnya, yang dijadwalkan malam nanti,” ujar Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial.
Melalui juru bicara Syaiful Efendi, Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Daerah meningkatkan performa kinerja serta fighting spirit dalam merealisasikan target pendapatan dari sektor retribusi daerah. Fraksi PKS juga mempertanyakan penyebab lambatnya realisasi belanja daerah.
“Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD yang memuat visi Walikota untuk Menciptakan Bukittinggi Hebat berlandaskan Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Sejauh mana realisasi visi ini dalam APBD Perubahan 2024 ini?,” tanya Syaiful.
Fraksi Gerindra, mengharapkan dalam Perubahan APBD 2024 ini memuat subtansi berupa penajaman-penajaman program prioritas maupun penyesuaian yang merespon dinamika terkini. Didalamnya juga menyediakan ruang untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan sampai akhir tahun anggaran.
“Fraksi Gerindra mengharapkan pemerintah daerah dalam perubahan APBD 2024 ini dapat memaksimalkan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan langsung maupun tidak langsung dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar melalui juru bicara fraksi, Yazid.
Sementara Alizarman dari Fraksi Demokrat, mempertanyakan terkait pendapatan daerah apa saja yang dinaikkan. Terkait belanja, Demokrat juga meminta penjelasan kepada pemerintah terhadap serapan belanja yang telah tercapai pada triwulan ketiga serta skala prioritas dan efektifitas kenaikan belanja daerah tersebut.
“Fraksi Demokrat memandang bahwa penyampaian tentang rancangan Perubahan APBD Tahun 2024 sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakkan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya," ujarnya.
Irman, mewakili Fraksi Amanat Nasional Pembangunan, menyampaikan, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik itu APBD awal maupun APBD Perubahan, merupakan rutinitas pemerintahan yang setiap tahun dijalankan bersama.
Fraksi Amanat Nasional Pembangunan berharap APBD Kota Bukittinggi yang merupakan pedoman pendapatan dan pembelanjaan daerah dapat direncanakan, disusun, dibahas dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dengan semakin lebih baik dengan tujuan semata mata untuk kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Nasdem PKB, yang diwakili Zulhamdi Nova Candra, memperhatikan realisasi pendapatan daerah semester I Tahun 2024 antara lain pendapatan pajak daerah 41.54 persen dan pendapatan retribusi daerah 32.11 persen.
"Angka ini cukup mengkhawatirkan, sehingga timbul pertanyaan apakah di semester II dapat terealisasi dengan baik," tuturnya.
Fraksi Golkar mepertanyakan terkait adanya penambahan pendapatan daerah dan bepajan daerah. Sektor apa saja yang membuat terjadinya penambahan belanja dan peningkatan PAD ini. Kemudian, faktor yang menyebabkan penurunan dalam pembiayaan.(*/mn)
