padanginfo.com
- BUKITTINGGI - Kerapatan Adat Kurai (KAK) di Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat secara resmi menerbitkan maklumat yang menegaskan adanya
sanksi adat berupa pengusiran terhadap pelaku Lesbian Gay Biseksual dan
Transgender (LGBT).
Maklumat bernomor 03/PP-KAK/VI-2024
ditandatangani perwakilan pucuk pimpinan KAK, Hans Sikumbang Datuak Sati
sebagai ketua dan Edward Datuak Rajo Mulia sebagai sekretaris.
“Apabila
pelaku LGBT yang telah menjalani proses hukum oleh Dinas Satuan Polisi
Pamong Praja Pemkot Bukittinggi untuk selanjutnya akan dilakukan Proses
Hukum Adat Kurai Limo Jorong dengan mengusir pelaku,” kata pucuk
pimpinan adat KAK, Hans Sikumbang Datuak Sati, Selasa (2/7/2024)
Maklumat
ini berisikan pertimbangan bahwa Masyarakat Hukum Adat Kurai Limo
Jorong adalah masyarakat yang menjunjung tinggi Falsafah Adat Basandi
Syara’-Syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK).
Pertimbangan kedua
adalah bahwa perbuatan asusila yang diatur dalam Undang-undang Nan Duo
Puluah pada masyarakat Hukum Adat Minangkabau merupakan pedoman dan
wajib dipatuhi.
Dengan pertimbangan di atas, KAK mengeluarkan
Maklumat dengan mengingat tentang Undang-undang Nan Duo Baleh dan Hasil
kesepakatan Pangulu Pucuak serta Kerapatan Adat Kurai Limo Jorong pada
tanggal 23 Juni 2024.
Kemudian KAK memutuskan beberapa poin
lainnya bahwa perbuatan LGBT adalah perbuatan Asusila yang tidak boleh
terjadi di Tanah Kural Limo Jorong.
“Masyarakat Hukum Adat Kural
Limo Jorong menolak dengan keras keberadaan Pelaku LGBT di Kural Limo
Jorong,” kata Datuak Sati menambahkan.
Sementara untuk upaya
pencegahan berkembangnya LGBT di Tanah Kural Limo Jorong akan dilakukan
Penindakan oleh Parik Paga Kural Limo Jorong.
“Bahwa Maklumat ini
agar ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan menyusun
aturan yang lebih detail tentang Penyakit Masyarakat yang dibuat dalam
bentuk Peraturan Daerah Kota Bukittinggi,” kata Datuak Sati.(*/mn)
