Harapan masyarakat itu disampaikan kepada wakil rakyat dari Dapil Kota Padang ini mengingat dari sekolah negeri yang ada di Kecamatan Padang Timur, ada beberapa titik tidak bisa dimasuki calon siswa. Selain karena zonasi daya tampung juga terbatas.
Di Kelurahan Aur Duri hanya ada satu SD dan SMP yang daya tampungnya terbatas. Untuk itu masyarakat sudah ada mewakafkan tanahnya baginpembangunan satu SD dan SMP.
Di sisi lain, masyarakat juga berharap kepada Muhidi untuk bisa membantu pencairan dana pendidikan Rajawali bagi anak-anak yang tidak mampu. Permintaan lain adalah pengangkatan guru honor menjadi guru P3K, pelatihan bagi siswa tamat SMA/SMK. Seperti pelatihan Satpam dan pelatihan lainnya.
Menjawab semua aspirasi yang disampaikan, terkait bidang pendidikan Muhidi mengatakan domain DPRD Provinsi hanya mencakup SMA/SMK. Sedang SD dan SMP merupakan kewenangan kota. Muhidi menyampaikan permintaan itu dibuatkan proposal dan diteruskan ke DPRD kota Padang.
Muhidi mengatakan, diharapkan per kelurahan nanti ada proses urun rembuk warga yang bukan Musrembang, namun nantinya akan diakomodir melalui anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) Ketua DPRD Sumbar. Seperti menyusun program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Mana yang telah memiliki usaha dan apa kebutuhannya, kalau yang belum punya usaha akan difokuskan nantinya untuk generasi muda seperti siswa SMA, diberikan keahlian untuk bekal masa depan,” katanya.
Sebagai wakil rakyat kota Padang di DPRD Sumbar, kata Muhidi, hanya satu tujuan prioritas, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Baik di bidang pendidikan, kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat dan lainnya. (in).
