padanginfo.com-PADANG — Bapemperda DPRD Sumbar konsultasi rencana pembahasan ranperda yan masuk dalam program pembentukan peratuan daerah 2025 di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ketua Bapemperda DPRD Sumbar M Yasin , Jumat (21/11) mengatakan, saat sekarang Indonesia dalam transisi pemerintahan baru.
Jadi ada kebijakan-kebijakan yang tidak sama dari sebelumnya, dengan kondisi tersebut perlu dikonsultasikan lagi rencana pembahasan ranperda yang masuk dalam Propemperda 2025.
“Dari hasil konsultasi ada ranperda yang harus ditangguhkan, boleh dibahas namun harus menunggu kebijakan pemerintah pusat dahulu. Mungkin saja objek dari ranperda itu beralih kewenangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat,” katanya.
Dia menyebut ada 20 ranperda yang akan dibahas DPRD Sumbar pada tahun 2025, beberapa dari 20 ranperda yang akan dikerjakan melibatkan seluruh unsur, sehingga berdampak positif terhadap indeks demokrasi Sumbar kedepan.
Dari hasil konsultasi dalam pemerintah baru, ada 13 ranperda dalam Prolegda 2025 yang bisa pasti dibahas, beberapa lagi harus menunggu pemerintah pusat.
Sementara itu Anggota Bapemperda DPRD Sumbar Rafdinal mengatakan, dalam penyusunan ranperda 2025 perlu koordinasi yang kuat dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di daerah, bagaimana pola lampiran draft nya atau bagaimana. Pemerintah yang baru tentu ada sistem yang berbeda dari sebelumnya.
“Jadi perlu landasan hukum yang jelas dalam hal koordinasi dengan Kemenkumham di daerah, sehingga pembahasan ranperda-ranperda berjalan maksimal,” katanya.
Dia menyebut, Bapemperda DPRD Sumbar terus aktif mengoptimalkan tugas dan fungsi sebagai AKD. Beberapa tugas dan fungsi telah dilaksanakan yakni melakukan kajian terkait usulan ranperda yang disampaikan anggota dewan atau komisi juga melaksanakan rapat terkait harmonisasi usul ranperda.
Dalam kunjungan ke Kemendagri, Kemendagri DPRD Sumbar disambut oleh analisis kebijakan Adam Oktaviantoro, dia mengatakan, Bapemperda memiliki peran strategis dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Terutama dalam membentuk perencanaan pembahasan Perda setiap tahun, jadi ketika komisi atau tim pembahas Ranperda mentok, maka peran Bapemperda sangat dibutuhkan dalam penyelesaian persoalan yang muncul.
“Nantinya akan berdampak positif juga pada kinerja legislasi secara kelembagaan DPRD Sumbar,” katanya. (*)
