padanginfo.com-JAKARTA – Peristiwa tragis tembak-menembak antar aparat kepolisian di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat, yang terjadi Jumat dini hari (21/11/2024), mendapat perhatian serius dari Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat, H. Jelita Donal, LC.
Peristiwa tersebut diduga kuat berkaitan dengan praktik mafia tambang yang semakin meresahkan di daerah tersebut.
Dalam pernyataannya di Jakarta pada Minggu (24/11/2024), Jelita Donal menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshar.
Ia memuji almarhum sebagai sosok teladan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
“Kehilangan AKP Ulil Ryanto Anshar adalah pukulan berat bagi kita semua. Beliau adalah figur yang dapat menjadi panutan dalam menjalankan tugas kepolisian,” ujar Jelita Donal.
Senator asal Sumatera Barat ini juga mengecam keras keterlibatan oknum aparat dalam jaringan mafia tambang. Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini tidak hanya mencoreng citra institusi penegak hukum, tetapi juga mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Keterlibatan oknum aparat dalam praktik mafia tambang sangat disayangkan. Ini harus menjadi perhatian serius. Kami mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan menjadi pelajaran agar hal serupa tidak terulang, baik di Sumatera Barat maupun daerah lainnya,” tegasnya.
Jelita Donal meminta aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas mafia tambang. Ia menilai, langkah tegas sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memastikan keadilan.
Peristiwa ini kembali mengungkap realitas suram soal maraknya mafia tambang di berbagai wilayah Indonesia. Jelita Donal menyerukan agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku dan jaringannya. “Pemberantasan mafia tambang bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal menjaga masa depan masyarakat dan lingkungan kita,” ujarnya.
Tragedi yang menewaskan AKP Ulil Ryanto Anshar ini menjadi pengingat betapa kompleksnya persoalan mafia tambang yang melibatkan berbagai pihak. Jelita Donal berharap kasus ini menjadi momentum bagi reformasi di tubuh institusi penegak hukum dan perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.(cn/ak)
