“Kami berharap Bimtek KI ini dapat memberi pemahaman dalam mewujudkan keterbukaan informasi," kata Muhidi.
Kepada pejabat pengelola informasi publik, Muhidi menghimbau untuk terbuka atas informasi yang dibutuhkan publik. Jangan sampai ada yang dirahasiakan. Pemerintah Daerah (Sumbar) juga berkomitmen untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk partisipasi dalam pembangunan daerah.
Ketua KI Sumbar Musfi Yendra mengatakan, Bimtek yang diikuti oleh perwakilan OPD di Kota Bukittinggi, tokoh masyarakat dan kalangan jurnalis dimaksudkan untuk penyamaan persepsi dalam melihat sengketa informasi publik. Di sisi lain Bimtek bertujuan untuk menngkatkan kinerja dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Diingatkan Musfi, badan publik tidak boleh merahasiakan sesuatu yang menjadi kebutuhan publik untuk diinformasikan.
"Pembentukan KI oleh pemerintah adalah sebagai jembatan bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap informasi yang dibutuhkan," ujar Musfi.
Akan tetapi, lanjutnya, tidak semua informasi harus diberikan badan publik. Ada juga informasi yang bersifat rahasia dan tidak harus diketahui publik. Seperti data pribadi dan hal lain yang menyangkut rahasia negara dan militer. (in).
