padanginfo.com- PADANG- Sekretaris Dewan Drs. Maifrizon, M.Si, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Yosmar Rezkiarsih, S.H menerima Kunjungan Studi Tiru Anggota dan Pendamping Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat di Ruang Khusus II DPRD Sumatera Barat. Kunjungan ini diadakan terkait dengan Penyediaan Anggaran Cadangan sesuai Peraturan Mentri Keuangan (PMK) 102 Tahun 2024 serta tata kelola anggaran DPRD, Kamis (23/1/2025)
PMK ini mengubah beberapa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya yaitu tentang lampiran.
“Kunjungan ini sesuai dengan Keputuan DPRD kita di Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Pasal 154,” buka Ketua rombongan DPRD Pesisir Selatan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, anggota DPRD dapat melakukan konsultasi lintas pemerintah untuk meningkatkan kinerja sesuai tugas dan wewenangnya.
Dalam diskusi yang berlangsung, beberapa isu menjadi sorotan. Salah satunya adalah mengenai dampak keterlambatan transfer anggaran dari provinsi yang menyebabkan terhambatnya kegiatan dinas. Pertanyaan muncul terkait kemungkinan penundaan pembayaran dalam kegiatan DPRD.
“Kami ingin tahu apakah kegiatan DPRD bisa dilakukan dengan sistem tunda bayar mengingat kondisi anggaran saat ini,” ujar salah satu anggota rombongan.
Selain itu, rombongan juga mengkaji pembagian anggaran untuk perjalanan dinas antara anggota DPRD dan sekretariat. Isu terkait pemisahan rekening perjalanan dinas serrta penganggaran untuk kegiatan sosialisasi peraturan (Sosper) juga ikut dibahas.
Menanggapi hal ini, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretaris Dewan Drs. Maifrizon, M.Si menjawab, “Kegiatan Sosper ini kemarin sudah kami diskusikan bersama pak ketua, Gubernur, OPD, dan badan-badan terkait, dan disimpulkan bahwa boleh dilakukan anggota Dewan selama bertujuan untuk mensosialisasikan rancangan peraturan daerah (Ranperda).”
Diskusi juga menyentuh soal optimalisasi anggaran perjalanan dinas dan pengelolaan sisa lebih anggaran (Silpa) yang kerap terjadi karena tidak maksimalnya penggunaan anggaran oleh komisi. “Penganggaran kedewanan memang sudah terkunci sesuai regulasi yang diatur oleh Kemendagri, sehingga tidak dapat diubah atau dirancang ulang,” jelas Yosmar Rezkiarsih, S.H, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian.
Rombingan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi referensi berharga bagi pengelolaan anggaran di daerah mereka. “Menyikapi diskusi ini, kami sadar harus terus mengikuti regulasi. Semoga apa yang kami bawa dari sini dapat menjadi referensi dan bisa kami bawa ke Pesisir Selatan.”
Kegiatan kunjungan ini diakhiri dengan foto bersama sebagai simbol sinergi antara kedua lembaga pemerintah tersebut.
