Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhammad Iqra Chissa Putra.
Paripurna tersebut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi bersama Wakil Ketua, Evi Yandri Rajo Budiman.
Sementara dari pihak Pemprob, Gubernur Sumbar diwakili Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Yozarwadi, berikut asisten dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Sumbar
"Saat ini sama-sama kita ketahui, masih ada beberapa daerah yang memiliki keterbatasan dalam akses internet dan infrastruktur TIK. Mohon tanggapan Saudara Gubernur terhadap hal ini. Dan kami juga Mohon penjelasan rinci, bagaimana infrastruktur TIK kita di Sumatera Barat, apakah sudah cukup memadai atau belum dan bagaimana langkah mengatasinya," ujar Ade.
Ade Putra menyebutkan, penerapan SPBE akan memerlukan Sumber Daya Manusia yang mumpuni, agar bisa memanfaatkan sistem dengan optimal.
"Menurut hemat kami di Fraksi Partai Gerindra, pemerintah perlu menyediakan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi aparatur pemerintah, untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan dalam mengoperasikan SPBE. Mohon penjelasannya terkait langkah Pemerintah Provinsi untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM di bidang ini," kata Ade.
Disamping itu, Fraksi Partai Gerindra berpandangan perlunya pengembangan platform digital yang inovatif untuk mendukung implementasi SPBE. Teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan (AI), ataupun analitik data untuk diterapkan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah.
Terkait keamanan data, menjadi perhatian utama dalam penerapan SPBE. Fraksi Partai Gerindra menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan informasi sensitif dalam sistem elektronik. Pemerintah harus mengadopsi standar keamanan yang tinggi dan melakukan pelatihan bagi aparatur pemerintah untuk mengelola dan melindungi data dengan baik.
Ade Putra mengatakan, penerapan SPBE akan meningkatkan daya saing daerah dengan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan usaha. Sistem yang efisien dan transparan akan menarik lebih banyak investor dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah
