Ketua DPRD Sumbar Hadiri Festival Makan Durian Basamo
PADANG - (Target)- Ketua DPRD Sumbar Muhidi menghadiri Festival Makan Durian Basamo pada pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD), Minggu (2/2/2025) di Jalan Sudirma, Kota Padang.
Pada kesempatan tersebut Muhidi berharap, Festival Makan Durian Basamo bisa menjadi agenda tahunan yang memberikan dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan kemajuan UMKM.
Menurut Muhidi, kekurangan-kekurangan yang terjadi pada festival yang diadakan pertama kali itu, bisa menjadi catatan untuk lebih baik kedepan. DPRD Sumbar menyambut baik perhelatan Festival Makan Durian Basamo yang digagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Karena pertama kali, tentu ada catatan-catatan yang harus diperbaiki.
"Tahun depan, mesti dipersiapkan lebih matang. Masyarakat yang sangat antusias mengikuti festival Makan Durian Basamo, nantinya bisa terlayani dengan baik lagi," katanya.
Dia mengatakan, DPRD Sumbar siap mendukung secara kewenangan rencana-rencana iven skala nasional dan internasional diadakan di Sumbar.
Dengan adanya iven-iven tersebut, tentu UMKM akan bergerak dan sektor lainya akan terdampak. Kususnya pariwisata, bisa meningkatkan kunjungan dan dikenal luas oleh masyarakat.
" Jadi dampak iven skala nasional dan internasional, bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal itu dikarenakan ekonomi masyarakat yang stabil," katanya(ak)
-----
Komisi IV DPRD Sumbar Tinjau Penanganan Kebencanaan di BPBD Pariaman
PARIAMAN– (Target)- Guna penguatan mitigasi bencana di Kota Pariaman mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat. Selasa (4/2/2025), tujuh anggota Komisi IV yang dipimpin Doni Hasyifa Yandra bersama Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumbar, Rudy Rinaldi, mengunjungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pariaman untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penanganan darurat bencana.
Kunjungan ini disambut oleh Ferialdi, Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kota Pariaman, di ruang pertemuan BPBD Kota Pariaman. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek kesiapan daerah dalam menghadapi bencana menjadi pembahasan utama.
Ferialdi menyampaikan bahwa BPBD Kota Pariaman telah melakukan berbagai langkah mitigasi bencana, termasuk memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai tindakan yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Namun, ia juga menyoroti sejumlah kendala yang masih dihadapi, seperti keterbatasan logistik, peralatan, serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
“Kami berharap dengan adanya kunjungan ini, DPRD bisa membantu memenuhi kebutuhan BPBD Kota Pariaman agar penanggulangan bencana dapat dilakukan lebih optimal,” ujar Ferialdi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Hasyifa Yandra, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan yang dibutuhkan, termasuk dari sisi anggaran.
“Setelah kami turun ke lapangan, terlihat jelas bahwa Kota Pariaman memiliki potensi rawan bencana karena lokasinya yang dekat dengan pesisir pantai. Ini perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah,” ungkap Doni.
Ia juga mendorong agar mitigasi bencana menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman.(*/)
------'
Muhammad Iqra Chissa Kunjung Kerja Ke Pertamina Patra Niaga Sumbar
PADANG-(Target)-Wakil Ketua DPRD Sumbar Muhammad Iqra Chissa, bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Syefdinon, melakukan kunjungan ke Pertamina Patra Niaga Sumbar pada 31 Januari 2025. Kunjungan ini membahas rencana pembatasan penggunaan BBM subsidi hanya untuk kendaraan dengan nomor polisi Sumatera Barat (plat BA). Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Sumbar, Narotama Aulia Fazri, menerima langsung kedatangan mereka.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas usulan agar kendaraan berplat nomor luar Sumbar hanya bisa membeli BBM non-subsidi. “Kita menginisiasi kebijakan ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga stabilitas distribusi BBM subsidi bagi masyarakat Sumatera Barat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya 48% PAD Sumbar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama, tentu naiknya PAD ini nanti akan berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Sumbar,” ujar Iqra saat membuka diskusi.
Ia menambahkan bahwa usulan ini mengacu pada kebijakan serupa di Kepulauan Bangka Belitung, di mana kendaraan yang ingin menggunakan solar subsidi harus memiliki plat nomor setempat, telah melunasi pajak, dan mendapat verifikasi dari Samsat. “Ada sekitar 15-20% pengguna BBM subsidi di Sumbar berasal dari luar daerah, termasuk kendaraan travel dan perusahaan besar. Hal ini mengurangi kuota BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat Sumbar,” ungkapnya.
Iqra juga berharap Pertamina dapat berkontribusi dalam meningkatkan PAD Sumbar. “Kami berharap teman-teman Pertamina dapat membantu Sumbar dalam meningkatkan PAD, dan kami juga siap bekerja sama untuk mendukung Pertamina dalam meningkatkan keuntungannya,” katanya.
Menanggapi usulan ini, Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumbar dalam melakukan sosialisasi besar-besaran setelah regulasi diterbitkan. “Selain itu, kami berupaya mengintegrasikan sistem e-Samsat dengan mekanisme pengawasan subsidi Pertamina,” tambahnya.(ak)
