padanginfo.com-BUKITTINGGI --- Wakil Wali Kota Bukittinggi secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kecamatan MKS, Rabu, 19 Maret 2025.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan ini merupakan bagian dari persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Musrenbang Kecamatan (MKS) secara umum terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu infrastruktur dan non-infrastruktur. Menurutnya, usulan program atau kegiatan dalam Musrenbang ini disusun berdasarkan tingkat kepentingan dan penggunaannya. Beberapa program bersifat lintas sektor bahkan lintas kecamatan, sementara yang lain mungkin menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.
"Tentu kita berharap dari Musrenbang ini akan menghasilkan program dan kegiatan unggulan yang merupakan kesepakatan bersama. Selain itu, program dan kegiatan yang disusun nantinya juga diharapkan dapat menunjang visi dan misi Kota Bukittinggi, sebagaimana yang telah disampaikan, yaitu Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan, dan Berbudaya," ujarnya.
Camat Mandiangin Koto Selayan, Syukri Naldi, menjelaskan, Musrenbang kecamatan adalah forum penting dalam menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Musrenbang tingkat kecamatan ini bertujuan untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan yang telah diusulkan oleh kelurahan, serta memastikan integrasinya dengan prioritas pembangunan daerah Kota Bukittinggi. Selain itu, juga akan menetapkan usulan kegiatan yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat.
"Pada tahun 2025, Musrenbang diintegrasikan dengan remuk stunting untuk mengutamakan penanganan stunting sebagai bagian dari pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. saya juga mengajak peserta berdiskusi aktif, memberikan masukan, dan menyepakati langkah terbaik bagi pembangunan wilayah. Semoga hasil Musrenbang bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi dasar kuat bagi Rencana Kerja Pemerintah Daerah," ungkapnya.(mn)
